Kontinuitas Pengobatan Penyakit Kronis bagi Lansia di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Normatif Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang tetap melekat pada setiap orang, termasuk warga binaan lanjut usia (lansia) yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Namun, meningkatnya prevalensi penyakit kronis pada kelompok lansia, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, menimbulkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kontinuitas pengobatan penyakit kronis bagi warga binaan lansia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan hak atas kesehatan, prinsip kesetaraan pelayanan, dan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas terhadap Nelson Mandela Rules. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui pengujian sinkronisasi vertikal dan horizontal antara hukum kesehatan, hukum pemasyarakatan, serta instrumen hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat dalam menjamin hak kesehatan warga binaan, tetapi belum menyediakan pengaturan yang komprehensif mengenai kesinambungan terapi penyakit kronis, termasuk asesmen geriatri, ketersediaan obat, transfer rekam medis, mekanisme rujukan, dan layanan transisi pascapembebasan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya realisasi ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi layanan kesehatan pemasyarakatan dengan sistem kesehatan nasional guna menjamin keberlanjutan pengobatan serta perlindungan hak kesehatan warga binaan lansia secara lebih efektif.